Finansial Syariah

6 Aturan Dasar dalam Keuangan Syariah yang Harus Diketahui

Keuangan berbasis syariah

Lembaga keuangan  syariah atau Islam adalah lembaga keuangan (bank maupun non-bank) yang produk dan layanannya dijalankan dengan cara Islami. Jadi selain harus patuh pada Undang-Undang Negara, lembaga keuangan ini juga harus sesuai dengan fatwa-fatwa MUI.

Meski baru populer dalam beberapa tahun terakhir, tapi istilah “keuangan Islam” ternyata sudah ada sejak pertengahan tahun 1980-an lho. Saat itu, keuangan Islam sangat diperlukan untuk kegiatan perdagangan terutama di Spanyol dan Mediterania. Lantas seperti apa sih keuangan Islam di masa sekarang?

Prinsip Keuangan Syariah

Keuangan berbasis syariah - Pengertian keuangan berbasis syariah

Secara sederhana, sistem keuangan Islam didasarkan pada pembayaran atau penerimaan dana yang “bebas bunga”. Tapi bukan berarti pihak lembaga keuangan tidak mendapat keuntungan sama sekali ya. 

Keuntungan ini tetap ada kok, yang bisa didapat melalui instrumen dasar yang meliputi beberapa pembiayaan yang disebut biaya-plus (Murabahah), bagi hasil (Mudharabah), leasing (Ijarah), kemitraan (Musyarakah), dan penjualan berjangka (Salam).

Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai blok bangunan dasar untuk mengembangkan berbagai instrumen keuangan lain yang lebih kompleks, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah juga memiliki potensi besar untuk berinovasi seperti lembaga konvensional lainnya.

(Baca Juga: Yuk Simak 6 Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional)

Sedangkan prinsip dasar keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum yang mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya keuangan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Prinsip-prinsip ini berasal dari aturan yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan hadits Nabi. Penjelasan lebih lanjut tentang aturan-aturan tersebut selanjutnya dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama dalam yurisprudensi Islam dalam bentuk fatwa-fatwa. 

Berdasarkan fatwa-fatwa yang sudah disahkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), diketahui bahwa prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan Islam yang ada di negara ini adalah sebagai berikut:

Larangan Bunga 

Keuangan berbasis syariah - Bunga

Larangan bunga didasarkan pada larangan riba yang dalam agama Islam termasuk dosa besar dan tentu saja haram. Riba sendiri adalah sebuah istilah yang secara harfiah memiliki arti “kelebihan”, yang kemudian diartikan sebagai kelebihan nilai atau jumlah akhir dari sebuah pinjaman atau penjualan. 

Islam memandang riba sebagai suatu bentuk pelanggaran atas sistem persamaan, keadilan sosial, dan hak atas barang. Disebut demikian karena riba ini hanya mendatangkan keuntungan untuk satu pihak, yang dalam kasus ini adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. 

Sedangkan pihak lain yakni si peminjam atau nasabah akan terbebani / dirugikan karena harus membayar bunga-bunga tersebut. Jika bunga-bunga ini dijelaskan sejak awal oleh pihak peminjam dan nasabah tidak keberatan, maka bunga ini disebut keuntungan. 

Tapi jika penetapan bunga tidak transparan dan diketahui setelah berlalunya waktu karena tidak dijelaskan di muka, maka bunga ini menjadi haram / riba. Padahal menurut Islam, jual beli atau pinjaman merupakan hubungan timbal balik yang harusnya menguntungkan kedua pihak, bukan salah satu saja.

Berbagi Resiko Bersama

Keuangan berbasis syariah - Resiko bersama

Karena penerapan bunga dilarang, maka lembaga keuangan / pihak peminjam dalam hal ini berperan sebagai investor, bukan kreditor. 

Karena perannya adalah investor, maka penyedia modal keuangan dan si peminjam harus berbagi resiko bisnis bersama-sama, secara adil, dan sesuai dengan perjanjian / akad yang telah disepakati kedua pihak tanpa ada paksaan.

Jika dalam bahasa finansial, berbagi untung rugi secara bersama-sama dan rata ini disebut dengan “kolektif”. Mengapa sih harus adil? Karena menurut Al-Qur’an, ketidakadilan yang terjadi ditengah masyarakat akan membawa kemerosotan dan kehancuran umat. 

Keadilan ini sendiri membutuhkan seperangkat aturan atau nilai moral, yang kira-kira bisa diterima dan dipatuhi oleh kedua pihak. Sistem keuangan syariah dianggap bisa memajukan keadilan karena memenuhi setidaknya dua syarat berdasarkan nilai-nilai moral. 

Salah satu syarat tersebut adalah pemodal harus berbagi resiko agar tidak mengalihkan seluruh beban kerugian kepada si peminjam/nasabah. Sedangkan uang yang dipinjamkan oleh lembaga keuangan kepada peminjam / nasabah, disebut dengan “modal potensial”. 

Tapi agar bisa diperlakukan sebagai modal potensial, uang pinjaman tadi harus ‘bergandengan tangan’ dengan sumber daya lain untuk melakukan aktivitas produktif dan pada akhirnya bisa mendatangkan keuntungan.

Kesucian Kontrak 

Keuangan berbasis syariah - Kesucian kontrak

Agama Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan keterbukaan informasi saat melakukan sebuah akad / perjanjian. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko miss informasi yang bisa merugikan atau membebankan salah satu pihak tapi sangat menguntungkan pihak lain. 

Jadi saat sebuah lembaga keuangan, misalnya bank syariah, memberikan dana pinjaman kepada nasabah, maka pihak bank harus membuat kontrak yang transparan (tidak ada yang ditutup-tutupi), jelas, detail, dan jujur. Bahkan ketika ada keuntungan yang harus diambil, pihak bank harus terbuka sejak awal.

Tidak Boleh Melibatkan Sikap / Usaha Spekulatif 

Keuangan berbasis syariah

 

Keuangan syariah sangat melarang transaksi yang melibatkan sikap spekulasi. Definisi dari “spekulatif” sendiri adalah tindakan melakukan transaksi keuangan yang memiliki resiko besar kehilangan nilai tapi juga memiliki ekspektasi keuntungan yang signifikan atau besar. 

Tapi, keuntungan yang signifikan ini masih belum bisa dipastikan bahkan tidak bisa diperkirakan, bisa dalam beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ke depan. Penyebabnya adalah harga dari barang yang dijual sangat tidak stabil (bisa berubah kapan saja sesuai dengan permintaan dan penawaran). 

Orang yang menjalankan usaha spekulatif disebut dengan “spekulan”, sedangkan kegiatan menjalankan usaha ini disebut “spekulasi”. Motif dari kegiatan ini sendiri adalah untuk memanfaatkan fluktuasi pasar secara maksimal. 

(Baca Juga: Pengertian dan Jenis Akad Dalam Sistem Keuangan Berbasis Syariah)

Beberapa contoh bisnis / usaha / kegiatan yang melibatkan sikap spekulatif adalah jual beli saham, memperdagangkan valuta asing, membeli barang untuk ditimbun dan dijual lagi di waktu yang akan datang, membeli lahan atau bangunan di suatu lokasi yang beberapa tahun ke depan diperkirakan akan ramai, dll.

Kegiatan yang Disetujui Syariah 

Hanya kegiatan bisnis yang tidak melanggar aturan syariah yang memenuhi syarat untuk mendapat dana modal usaha atau dana investasi dari lembaga keuangan syariah. Beberapa contoh bisnis yang diperbolehkan adalah:

  • Bisnis jual beli pakaian muslim, kitab suci Al-Qur’an, dan perlengkapan sholat.
  • Ojek online syariah.
  • Pabrik pembuat kosmetik dan skincare berbahan halal, serta semua perusahaan yang mendistribusikan dan menjualnya kepada pelanggan.
  • Bisnis umroh dan haji.
  • Bisnis pengobatan herbal ala nabi.
  • Pegadaian bebas bunga, yang keuntungan pihak pegadaian tetap bisa diperoleh dari biaya simpan barang dengan menerapkan akad ijarah jasa.
  • Bisnis properti yang menerapkan sistem syariah.
  • Sedangkan contoh bisnis yang tidak sesuai dengan aturan Islam adalah:

Semua lini bisnis yang berhubungan dengan kasino, alkohol, dan perjudian.

  • Peternakan babi dan hewan lain yang haram menurut hukum Islam.
  • Menjual daging babi dan semua produk sampingannya.
  • Bisnis prostitusi atau pornografi.
  • Jual beli tembakau dan obat-obatan berbahaya (contohnya narkoba).
  • Pinjaman bunga.
  • Asuransi konvensional dan pialang saham.
  • Produksi dan distribusi berhala, patung, dan bahan atau tempat pemujaan selain Allah SWT.
  • Restoran, cafe, atau tempat makan yang menjual makanan dan minuman haram. 
  • Perusahaan hiburan non-syariah. Contohnya adalah ruang karaoke yang menyajikan alkohol.
  • Hotel dan penginapan yang membenarkan kegiatan haram.
  • Bisnis yang bergerak di bidang kecantikan terutama makeup dan operasi plastik.

Sebenarnya ada banyak kok jenis usaha / bisnis yang sesuai dengan syariah. Intinya, bisnis tersebut harus memegang prinsip ini: 

  • Bisnis dijalankan oleh dua pihak atau lebih tanpa ada paksaan / 
  • rela sama rela, yang jika dalam Islam disebut “antaradin minkum”.
  • Selama bisnis tersebut berjalan, tidak ada pihak yang merasa dizalimi atau dirugikan, juga tidak ada pihak yang sengaja menzalimi.
  • Hasil dari bisnis tersebut muncul bersama dengan biaya, jadi bukan usaha yang hanya mendatangkan keuntungan tanpa modal, misalnya merampok / maling / mencuri.
  • Keuntungan yang muncul dalam bisnis bersamaan dengan resiko.

Membawa Manfaat

Prinsip terakhir dari keuangan syariah adalah membawa manfaat dan maslahat (mendatangkan kebaikan). 

Jadi selain memberikan keuntungan untuk lembaga keuangan dan membantu pihak nasabah, kegiatan ini juga diharapkan bisa memberi manfaat ke banyak orang, seperti fakir miskin dan anak yatim lewat kegiatan amal, sedekah, santunan, dan sebagainya.

Karena bisa membawa manfaat dan maslahat, kegiatan bisnis dengan prinsip syariah diharapkan bisa membantu membangun ekonomi masyarakat yang terpinggirkan, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong perekonomian bangsa.

Secara keseluruhan, tujuan dari keuangan syariah sebenarnya tidak jauh beda dengan keuangan konvensional, yaitu mengelola uang dengan baik dan benar serta mendatangkan keuntungan. Tapi dalam sistem keuangan syariah, aturan-aturan Islam lebih ditekankan.

 

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *